Serukan Tolak Bayar Pajak Hingga Bikin Surat Wasiat! begini 4 Fakta Klaim Kemenangan Kelima Prabowo-Sandi!

  • Whatsapp

GIRLISME.COM – Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, kembali mengklaim kemenangannya dalam Pilpres 2019. Klaim kemenangan ini adalah klaim kelima yang dilakukan oleh Prabowo-Sandi.

Klaim kelima ini dilakukan oleh Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) dengan mengatakan bahwa Prabowo-Sandi unggul atas Jokowi-Amin dengan jumlah suara mencapai 54%.

Read More

Klaim kemenangan Prabowo-Sandi kali ini dibarengi dengan sejumlah persoalan yang ditimbulkan. Girlisme.com telah merangkum 4 fakta buntut persoalan klaim kemenangan kelima Prabowo-Sandi.

1. Sebut klaim kemenangan 54% ini adalah final, bukan yang 62%

Seword.com

Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa angka perolehan suara Pilpres 2019 sebesar 62% yang dulunya diklaim Prabowo bukanlah hasil final.

“Kan ketika itu bukan dikatakan final. Itu kan dikatakan proses dari (dokumen C1) yang masuk ketika itu 62 persen,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

2. Klaim kemenangan kelima dibarengi dengan surat wasiat Prabowo, ini isinya!

idntimes.com

Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia akan mengumpulkan ahli hukum untuk membuat surat wasiat.

Isi surat wasiat tersebut kemudian diungkapkan oleh Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengatakan bahwa isi suart wasiat tersebut diketahui menyinggung soal kematian.

“Iya memang ada unsur kematian. Demokrasi kita mati,” kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

3. Ajak masyarakat tolak bayar pajak jika kalah di Pilpres 2019

Merdeka.com

Waketum Partai GerindraArief Poyuono membuat seruan pada masyarakat untuk tidak membayar pajak jika tak terima dengan hasil Pilpres 2019.

“Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019 dengan kata lain jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

“Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” klaim Poyuono.

4. Sebut Pemilu 2019 banyak kecurangan, kubu Prabowo tak lagi percaya KPU!

Merdeka.com

BPN Prabowo-Sandi mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif di Pemilu 2019. Hal tersebut membuat BPN mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak percaya dengan perhitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini terbukti dengan ditariknya saksi-saksi BPN yang bertugas mengawal perhitungan suara.

Related posts