Menyengsarai atau Melindungi? : 7 Alasan Kenapa Kamu Harus BERPIKIR ULANG untuk MENERIMA RKUHP tentang Perzinaan!

  • Whatsapp

“Udah diperkosa, berkemungkinan dipenjara pula. Gila aja!”

Isu saat ini yang sedang berkembang adalah tentang RKUHP mengenai rancangan aturan yang mengatur tentang perzinahan, yang telah masuk ke dalam draft rancangan Komisi III DPR RI per 10 Januari 2018. Draft RKUHP tersebut tengah dibahas antara DPR dan pemerintah dan akan menerima pengesahan dalam rapat paripurna pada 14 Februari 2018.

Read More

Lantas kenapa sih kamu harus peduli? Kenapa aku harus tau? Dan kenapa kita harus mempelajari tentang ini?

Untuk menjawab hal itu maka akan penulis paparkan di sini mengenai beberapa hal tentang RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ini.

Isu mengenai RKUHP ini sudah muncul bertahun sebelumnya, dengan alasan bahwa dasar hukum mengenai perzinahan ini tidaklah kuat lagi. Sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Apalagi mengingat bahwa dasar hukum tersebut merupakan hukum yang berasal dari turunan Belanda. Hal ini menyebabkan Undang-undang mengenai perzinahan tersebut sudah harus diubah dan disinyalir tidak sesuai lagi dengan norma masyarakat dan agama yang ada di Indonesia. Dianggap rancangan yang lama terlalu longgar dan bahkan tidak memberikan efek yang menyeluruh kepada para pelaku perzinahan. Karena baik secara norma maupun agama, sama-sama menyetujui bahwa perzinahan adalah hal yang merusak. Karena itu hukum harusnya memayungi dan memfasilitasi pencegahan perusakan negara yang disebabkan oleh perzinahan ini.

Saat ini kita menggunakan pasal 284 KUHP, yang mengatur tentang zina atau overspel, yang dalam bahasa Belanda berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, di mana terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah. Sehingga perzinahan hanya dilakukan oleh mereka yang berada dalam status suami dan istri, namun melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang tidak memiliki status legal secara negara dengannya.

Pasal 484 ayat 1 huruf e

“Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 484 ayat 2

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar.”

 

 

Dalam RKUHP sendiri makna zina ini kemudian diperluas lagi—menjadi siapa saja yang melakukan hubungan tubuh tanpa ikatan pernikahan LEGAL dari negara. Sehingga yang awalnya hanya berarti ketidaksetiaan pada perkawinan, sekarang berubah menjadi segala bentuk hubungan badan yang dilakukan di luar pernikahan, oleh siapapun itu.

Selain perluasan dari makna zina ini, hal lain yang berubah adalah kapabilitas dan ruang lingkup pelapor. Awalnya yang bisa melakukan adalah pasangan istri atau suami yang merasa dirugikan atas ketidaksetiaaan pernikahan yang dilakukan oleh pasangannya. Namun RKUHP ini mengatakan bahwa yang bisa melakukan pelaporan adalah suami, istri DAN pihak ketiga yang tercemar—yang masih sangat abu-abu maknanya.

Sehingga setiap orang berpotensi untuk melakukan pelaporan atas satu sama lain–selama dia merasa tercemar. Tercemar apa? Yaa..tercemar yang juga masih ambigu.

 

Lalu apa saja dampak negatif yang bisa muncul dari pengesahan RKUHP ini?

1. Pasal tersebut tidak berpihak pada korban pemerkosaan, karena justru lebih berpotensi menjeratnya dalam pidana.

Bagi para korban pemerkosaan, yang kemudian menghadapi kurangnya bukti atas pemerkosaan tersebut. Ketika si perempuan melaporkan hal ini kepada yang berwajib, kemudian bukti yang dimiliki tidak cukup kuat, maka si pelaku hanya tinggal mengatakan bahwa mereka melakukannya karena dasar suka sama suka. Maka hal tersebut bukannya akan menjerat si pelaku saja, malah akan menjerat si korban dengan sama pastinya. Sudah jadi korban, dipenjara pula…gila aja!

2. Pelecehan seksual akan berkurang drastis….bukan karena pelakunya jera, tapi karena karena tidak ada korban yang berani melapor.

Kekurangan bukti dan takut dipenjarakan juga merupakan 2 alasan yang akan menyebabkan para korban pelecehan urung dalam melaporkan pelecehan tersebut. Akibatnya para pelaku akan semakin berada di atas angin, dan justru perempuan akan semakin banyak dirugkan. Bagian mananya yang melindungi? Mau melindungi atau hanya menutupi? Bagaimana caranya perempuan menuntut keadilan, jika di saat yang sama ia memiliki potensi lebih besar untuk dipidanakan?

3. Provokasi terhadap fitnah, pereksekusi, dan main hakim sendiri akan meningkat beratus kali lipat. Bukan malah berdamai, namun malah akan menjadi ajang saling tuduh. Bisa bayangkan keributannya? Ya. Bisa!

Pasal yang mengatakan bahwa pelaku perzinahan adalah mereka–siapapun yang melakukan hubungan badan di luar status pernikahan legal oleh negara SAH dilaporkan oleh pihak ketiga yang MERASA TERCEMAR. Hal ini akan meningkatkan potensi provokasi dan main hakim sendiri di tengah masyarakat. Siapapun bisa menunjuk satu sama lain secara bebas tanpa perhitungan dan juga asal menentukan sendiri atas dasar bahwa ia merasa tercemarkan. Penggerebekan sendiri dan sweeping semena-mena akan banyak ditemukan di kos, hotel maupun rumah-rumah. Dengan ini justru akan menjadi pemicu utama dalam memanaskan suasana di tengah masyarakat. Bukan hal yang akan membawa pada perubahan positif, terutama saat ini ketegangan mengenai masalah SARA sudah tidak bisa dielakkan lagi. Potensi dalam hal melaporkan, menggerebek ini juga nantinya akan berbuntut panjang pada masyarakat, golongan dan juga ras yang terlibat di dalamnya.

4. Kriminilasisasi pasangan tanpa surat nikah SAH Ala Negara.

RKUHP ini akan mendeskriminasikan mereka yang memiliki hubungan tanpa buku nikah sah :

  1. Penghayat kepercayaan. Yaitu mereka yang melakukan pernikahan atau hubungan yang legal secara adat, namun tidak masuk dalam catatan legal negara. Di Indonesia banyak pelaku adat yang memang tidak memprioritaskan pengesahan hubungan secara legal negara. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2016, temuan studi representatif di daerah Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa 41% pasangan menikah tidak dapat menunjukkan akta nikah mereka. 21% pasangan menikah status pernikahannya tidak tercantum dalam Kartu Keluarga mereka. 
  2. Bagi perempuan yang terjebak dalam hubungan poligami yang tidak sesuai dnegan ketentuan hukum negara Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RKUHP ini akan menjadikannya seorang tersangka.
  3. Para pelaku nikah siri–yang kebanyakan akan merugikan perempuan. Karena pernikahan yang sah secara agama namun tetap tidak tercatat dalam peraturan sipil.
  4. Pasangan yang tidak memiliki dokumen pernikahan yang legal karena keterbatasan demografi wilayah, dan kesulitan regulasi pemerintahan. Jangan mangkir, jangan heran, bahwa di pedalaman Indonesia masih banyak hal ini terjadi pada saudara-saudara kita.

RKUHP ini akan secara otomatis mendeskriminasikan mereka. Mengkriminalisasikan kelompok-kelompok tersebut. Semakin memarginalisasikan mereka tanpa memberikan pembelaan sedikitpun–karena memang hukum RKUHP itu bisa dilihat, sangat kaku dan minim penjelasan.

5. Memupuskan perlindungan untuk anak.

Untuk menghindari anak-anak dari hukuman perzinahan yang ada di RKUHP ini, maka nantinya akan semakin banyak anak-anak yang dipaksa untuk menikah dini. Hal ini bisa juga bentrok dengan pasal perlindungan anak yang melindungi anak-anak dari pernikahan usia dini, seperti dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan batas usia anak adalah berumur 18 tahun. Walaupun kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa batas menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, namun sekali lagi peraturan tersebut disangkal oleh UU. No. 23 tahun 2002 tadi, terlebih lagi mengingat kesiapan organ reproduksi perempuan untuk perisapan menjadi seorang ibu, potensi putus sekolah bagi perempuan, dan juga peningkatan kekerasan dalam rumah tangga.

6. Melumpuhkan perlindungan pada anak yang terpapar seksualitas.

Hal selanjutnya adalah potensi kriminalisasi kepada anak yang mengalami paparan hubungan seksual karena proses salah asuh di rumah, dan juga kegagalan dalam pendidikan nasional. Juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan pergaulan secara formal maupun informal di lingkungan. Hal ini tidak lantas didebankan pada pundak anak-anak, melainkan merupakan tanggungjawab wajib bagi orang dewasa, khususnya orangtua, tokoh agama dan juga pendidik. Jika RKUHP ini diberlakukan maka sangat berpotensi untuk menggiring anak-anak dan remaja pada proses pidana. Kriminalisasi anak tanpa mengacu pada UU perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak akan berpotensi pada pengabaian perlindungan hak anak atas restorative justice, sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana anak.

7. Keterbatasan dalam pendidikan kesehatan reproduksi, karena yang berhak hanya yang berwenang secara legal. Lantas, pendidikan anak di rumah oleh orangtua apa kabar?? Atau penyuluhan secara mandiri di masyarakat? Mau dipidana juga?

 

Pasal 481

“Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan dipidana denda paling paling banyak kategori I”

 Pasal 483

“Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.”

Dua pasal di atas menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyuluhan, penyebaran infromasi, dan juga pengajaran mengenai hal-hal yang berbau reproduksi HANYA LEGAL kepada mereka yang legal juga secara struktur kenegaraan dan pemerintahan. Penjelasan minim atas pasal ini kemudian meminimkan juga pengertian mengenai “petugas” yang berwenang ini. Entah itu petugas rumah sakit kah? Pemerintah dinas kesehatan kah? Atau siapa? Karena di luar itu, hukumannya adalah dipidana. Sedangkan penjelasannya saja begitu sempit.

 Lalu bagaimana kabar orangtua di rumah yang memang harus memberikan pendidikan mengenai kespro? Lalu bagaimana nasib para guru yang harus pula menjelaskan mengenai kontrasepsi? Juga mengenai para peneliti dan juga lembaga-lembaga masyarakat yang melakukan penyukuhan secara mandiri kepada masyarakat?

Dan jika diluaskan lagi, maka RKUHP ini sama saja mengatakan bahwa situs-sistus dengan konten bersangkutan dalam maksud edukasi—juga harus diboikot dan dilarang penyebarannya. Karena memang, siapakah si “petugas” yang “berwenang” itu sebenarnya??

RKUHP mengenai Perzinahan ini harus DIPIKIRKAN ULANG sebelum DISAHKAN. Karena memang dari paparan di atas pengesahannya begitu beresiko dalam menyudutkan, memupuskan perlindungan, dan juga menumpulkan hak-hak yang dimiliki oleh kebanyakan anak-anak dan perempuan—walaupun sebenarnya RKUHP ini ditujukan untuk semua gender.

 

Kamu berhak dan HARUS mencari tahu mengenai RKUHP ini. Melewati media sosial milik Komnas Perempuan, maupun akun peduli perempuan dan anak-anak layaknya Magdalene , ICJR, dan Puskapa .

Kamu juga bisa berperan dalam hal ini dengan penandatanganan petisi mengenai penolakan RKUHP ini.

Karena hukum harusnya melindungi dan memayungi, bukan malah menyakiti dan berpotensi sebagai ancaman bagi lapisan masyarakat.

Related posts