Dari Tuntut Pemilu Ulang Hingga Barang Bukti Penuh Link! Ini 4 Fakta Kontroversial Gugatan Prabowo-Sandi ke MK!

  • Whatsapp

GIRLISME.COM – Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah resmi melayangkan gugatan terhadap hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan pihak Prabowo-Sandi resmi di daftarkan ke MK pada Jumat (24/5).

Girlisme.com telah mengumpulkan 4 fakta kontroversial terkait gugatan hasil Pemilu 2019 yang dilayangkan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, sebagai berikut:

Read More

1. Prabowo-Sandi memilih Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi

Mediasulsel.com

BPN Prabowo-Sandi memilih Bambang Widjojanto sebagai ketua tim penasehat hukum untuk menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Kabarnya, Bambang dipilih karena dulunya sering menang saat menjadi kuasa hukum gugatan di MK.

“Mas BW sering sekali (menang) sebelum jadi pimpinan KPK itu juga pengacara di MK. Sebagian besar yang didampingi mas BW di MK menang,” kata Dahnil.

2. BPN Prabowo-Sandi membawa 34 link berita sebagai salah satu bukti

Mediasulsel.com

Sebelumnya, gugatan Prabowo-Sandi ke Bawaslu dalam laporan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2019 sempat ditolak lantaran pihaknya hanya menggunakan link dan screenshoot berita sebagai bukti laporan. Kejadian tersebut ternyata tak membuat pihak BPN Prabowo-Sandi untuk mengubah bentuk bukti gugatan, mereka tetap melampirkan sejumlah link berita sebagai barang bukti.

Lampiran berita yang digunakan dissebutkan untuk membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf, secara masif. Kecurangan tersebut kabarnya dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini polisi dan intelijen. Tak hanya itu, pihak BPN juga menyebutkan adanya penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penegakan hukum.

3. BPN Prabowo-Sandi mengugat hasil Pemilu 2019 ke MK menggunakan pasal 22 e ayat 1 UUD 1945

Islampos.com

Gugatan hasil Pemilu 2019 yang dilakukan pihak Prabowo-Sandi kepada MK menggunakan pasal 22 e ayat 1 UUD 1945 sebagai dalil permohonan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Luthfi Yazid.

“Dalilnya ialah pasal 22 e ayat 1 UUD 45, bahwa pemilu harus jujur dan adil. Maka kemudian skrg kita apakah pemilu itu pemilu itu jujur adil?” kata Luthfi.

4. BPN Prabowo-Sandi mengajukan 7 tuntutan sekaligus

Bacapesan.com

BPN Prabowo-Sandi diketahui melayangkan 7 tuntutan kepada MK. Tuntutan tersebut salah satunya adalah mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf, dan meminta melakukan Pemilu ulang secara adil dan tanpa kecurangan.

Berikut ini isi 7 tuntutan BPN Prabowo-Sandi kpada MK:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
  2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
  3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
  4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
    Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
  5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
  6. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Related posts