KPU Larang Mantan Napi Kasus Korupsi Jadi Caleg, Jokowi: Mantan Napi Punya Hak Politik

  • Whatsapp

GIRLISME.COM – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz menegaskan bahwa KPU tetap berpegang pada rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Hal tersebut disampaikan setelah adanya keputusan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Read More

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh membacakan kesimpulan RDP bahwa Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kebijakan tersebut menuai banyak pro dan kontra. Pihak-pihak yang menganggap keputusan KPU tersebut kurang tepat adalah Zainudin Amali, ketua Komisi II dan presiden Joko Widodo.

Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan bahwa DPR beserta Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghimbau agar KPU berpedoman pada Undang-Undang Pemilu. Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana. hal tersebut juga berlaku untuk mantan napi kasus korupsi.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa mantan napi kasus korupsi juga memiliki hak politik setelah menjalani hukuman.

https://nasional.kompas.com

BACA JUGA :  Dituduh Hamili DJ Verny, Denny Sumargo Beberkan Fakta Baru

“Kalau saya itu hak. Hak seseorang berpolitik,” ujar Jokowi di Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5).

Hak berpolitik mantan narapidana korupsi itu juga diatur dalam konstitusi. Karena itu, menurut Jokowi, KPU dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut.

“Ya itu konstitusi kan apa, memberikan hak, tapi silakan KPU ditelaah,” kata dia.

Jokowi mencoba memberikan solusi dengan mengatakan bahwa KPU tetap dapat memperbolehkan mantan napi korupsi maju menjadi caleg. Namun, KPU dapat memberikan tanda khusus sebagai informasi kepada masyarakat bahwa caleg tersebut merupakan mantan napi kasus korupsi.

“Tetapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan boleh ikut. Tapi diberi tanda mantan koruptor,” tambahnya.

Kendati demikian, Presiden menyerahkan kembali aturan larangan ini kepada KPU.

“Itu ruangnya KPU. Wilayah KPU,” tutup Jokowi.

Kalau kamu lebih setuju pendapat yang mana, Smartgirl?

Related posts