Poin-poin Perubahan dalam Revisi UU Anti-Terorisme yang Disahkan DPR RI

  • Whatsapp

GIRLISME.COM – Revisi Undang-undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada  Jumat (25/5/2018).

Read More

https://www.antaranews.com

Dengan adanya pengesahan tersebut, presiden Joko Widodo sudah tidak perlu lagi mengeluarkan Peraturan Khusus Pengganti Undang-undang (Perppu), sebagaimana yang telah disampaikannya pada saat mengunjungi lokasi serangan bom Surabaya, Selasa (8/5) lalu.

Dalam rapat Paripurna DPR RI tersebut, setidaknya terdapat 15 penambahan substansi pengaturan dalam RUU Antiterorisme dengan tujuan untuk menguatkan pengaturan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Yang pertama adanya perubahan signifikan terhadap sistematikan UU No 15 Tahun 2003 yaitu menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan kemudian soal peran TNI yang itu semua baru dari Undang-Undang sebelumnya,” ujar M Syafii, selaku Ketua Pansus (Panitia Khusus) RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Gerindra ketika menyampaikan laporannya.

Hasil laporan M Syafii tersebut mendapat persetujuan dari seluruh fraksi dan peserta sidang tanpa adanya interupsi. Sehingga Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto dapat langsung mengesahkan RUU Antiterorisme tersebut menjadi UU.

Kabarnya, terdapat beberapa penambahan substansi atau norma baru dalam revisi UU tersebut. Beberapa penambahan substansi atau norma baru tersebut, antara lain:

  1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
  2. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
  3. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
  4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
  5. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.
  6. Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara.
  7. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait seusai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT.
  8. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.
BACA JUGA :  Main di Buffalo Boys, Pevita Pearce Cocok Disebut Multitalenta

Menurut kamu langkah mengubah RUU Antiterorisme menjadi UU ini sudah tepat belum Smartgirl?

Related posts