Tolak Gugatan HTI, Hakim: Sistem Khilafah Islamiyah Dapat Mengesampingkan Keragaman suku dan Agama di Indonesia

  • Whatsapp

GIRLISME.COM – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap berstatus sebagai ormas terlarang di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Surat keputusan tersebut dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta pada Senin (7/5).

Sebelumnya, HTI dibubarkan pada 10 Juli 2017, dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Massa pada 19 Juli 2017.

Read More

Setelah dibubarkan, juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan bahwa pihaknya masih mempertanyakan dasar pembubaran setelah menyampaikan argumen, saksi dan ahli serta mendengar keterangan dari pemerintah.

Ismail juga meminta kepada majelis hakim untuk mencabut SK Kemenkumham atau memenuhi gugatan yang dilayangkan pihaknya. “Kami akan jelas mengajukan banding atau mungkin kasasi (kalau putusan menolak gugatan),” jelasnya.

Karena tidak terima dibubarkan, HTI kemudian benar-benar membuat gugatan ke PTUN. Namun sayangnya gugatan tersebut ditolak.

“Menolak gugatan penguggat (HTI) untuk seluruhnya,” kata hakim ketua Tri Cahya Indra Permana saat membacakan putusan dalam sidang di PTUN, Jakarta, Senin (7/5).

Selanjutnya hakim Tri juga mengatakan, HTI masih dapat melakukan upaya hukum lanjutan jika tak sependapat dengan putusan PTUN.

Sidang putusan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana dengan hakim anggota antara lain Nelvy Christin, dan Roni Erry Saputro.

http://www.melekpolitik.com

Dalam pertimbangannya, hakim Roni Erry Saputro menyebutkan bahwa HTI telah melakukan kegiatan yang mengembangkan dan menyebarkan paham sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BACA JUGA :  Mau Nikah Sekarang atau Nanti? Mau Nikah atau Nggak? So What? Itu Hak Perempuan Secara Personal! Hargai dan Hormati.

Sistem Khilafah Islamiyah tersebut dinilai akan mengesampingkan berbagai keragaman suku dan agama di Indonesia. “Jika sistem Khilafah akan diterapkan di Indonesia, bukan tidak mungkin saudara kita yang berasal dari agama selain Islam akan keluar dari NKRI,” kata Roni.

Roni juga mengatakan bahwa HTI seharusnya menjadi organisasi politik selayaknya Hizbut Tahrir di negara lainnya. Sehingga tidak tepat apabila HTI lahir sebagai badan hukum organisasi masyarakat.

Nah Smartgirl, kalau kamu setuju nggak nih HTI dibubarkan?

Related posts