Tarif Ojek Online Naik, Keuntungan Milik Siapa ?

Sumber : Ekonomi & Bisnis

Tarif ojek online mengalami kenaikan hari ini setelah 2 kali tertunda

Hal ini sudah dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan penyesuaian tarif ojek online (ojol) akan dilakukan dalam waktu dekat. Ini dia ucapkan dalam keterangan resmi Senin (5/9/2022).

“Untuk penyesuaian tarif ojek online  akan kami umumkan dalam dua hari ke depan, dengan besaran yang telah disesuaikan dengan kondisi terakhir penyesuaian harga BBM,” katanya.

Penyesuaian tarif ojol ini dilakukan jadi salah satu langkah yang diambil untuk menangani dampak kenaikan harga BBM pada sektor transportasi. Pemerintah secara resmi telah menaikkan harga Pertalite dan Solar Bersubsidi pada Sabtu pada awal September 2022

Kenaikan Ojek Online

Dalam postingan Instagram asumsi yang mengabarkan bahwa kementerian perhubungan resmi menaikkan tarif ojek online pemarannya sebagai berikut

  1. Zona I meliputi Sumatra, Jawa, (Selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali; Rp. 1.850- Rp.2.300 per km. Biaya jasa minimal Rp. 9.250-Rp11.500, minimal Rp. 8000-Rp. 10.000
  2. Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek); Rp 2.600- Rp. 2700 per km. Biaya jasa minimal Rp.13.000-Rp. 13.500, minimal Rp. 10.200- Rp. 11.200
  3. Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya, Maluku dan Papua; Rp. 2.100-Rp. 2.600 per km. Biaya jasa minimal Rp. 10.500-Rp. 13.000, minimal Rp. 9.200-Rp. 11.000

Kementerian Perhubungan hari ini  mengumumkan kenaikan tarif ojol (ojek online) pada Rabu (7/9/2022) hari ini. Adapun rencana penyesuaian harga tersebut sudah mundur dua kali sejak Agustus 2022 lalu.

Meskipun demikian, asosiasi pengemudi ojek online tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) tetap bakal memprotes tarif ojol naik. Pasalnya, itu tidak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni memberikan wewenang kenaikan pada daerah/provinsi.

Siapa Yang Berwenang dalam Menetapkan Naiknya Harga Ojek Online ?

Pengamat transportasi menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki kewenangan menetapkan tarif ojek online. Kenapa?

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat mengatakan, ojek tidak diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Ojek tidak diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemenhub tidak memiliki kewenangan menetapk

Dia menilai, pendapatan ojek online banyak dipotong oleh pihak aplikator. Makanya, Djoko menyarankan, daripada menaikkan tarif ojek online, lebih baik mengurangi potongan-potongan dari aplikator.

“Sebenarnya tidak usah naik tarif, tapi pemotongan tidak sampai 20%,” ujarnya kepada detikcom, Selasa (6/9/2022).

Sementara itu, menurut Djoko, Kemenhub tidak memiliki kewenangan menentukan tarif ojek online karena ojek tidak diatur dalam undang-undang. Sebaliknya, Kemenhub dapat membantu membuat aplikasi operasional ojek online

“Aplikasi adalah alat bantu komunikasi dan transaksi penumpang dan driver ojol. Selanjutnya, aplikasi tersebut diserahkan ke daerah untuk dijalankan masing-masing daerah. Kab. Asmat sudah menyelenggarakan operasional ojek,”

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha ‘Ariel’ Syafaril menyebut, pihaknya menuntut kenaikan tarif ojol sebesar 30% usai pemerintah menaikkan harga BBM. Selain itu, mereka juga meminta tarif taksi online disesuaikan dengan kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, kenaikan tarif ojek online sudah ditunda sebanyak dua kali oleh Kemenhub. Kenaikan tarif ojol sendiri tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Seharusnya, tarif baru ojek online  berlaku sekitar 10 hari setelah aturan itu diteken, yaitu mulai tanggal 14 Agustus 2022. Namun, kenaikan tarif ini sempat diundur ke tanggal 29 Agustus 2022 atau 25 hari kalender sejak aturan KM 564 ditetapkan per tanggal 4 Agustus.

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.