Arab Saudi Melakukan Gerakan Emansipasi Pada Perempuan

Arab Saudi
Sumber : Moeslim Choice

Arab Saudi menjadi negara bagian Timur Tengah yang terkenal dengan sistem islam yang konservatif. Negara Arab Saudi yang terkenal dengan membatasi hak-hak pada perempuan.

Perempuan dibatasi dalam lingkup politik, ekonomi, dan pendidikan. Tetapi Arab Saudi berbeda dengan dulu, semenjak pemimpin de facto Saudi saat ini, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, arab mulai mengambil Langkah untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan.

Kita berhak meng-apresiasi regulasi yang diberikan dalam bentuk menyetarakan perempuan, meskipun dalam pengambilan keputusan, sosok putra Mahkota masih memiliki PR tentang emansipasi yang harus dilakukan

Kebijakannya tidak lepas dari pro dan kontra, ia dipandang sebagai sosok yang melonggarkan beberapa kebebasan bagi perempuan di kerajaan, ia tetap figur yang tak lepas dari kritik, khusus dalam isu hak asasi manusia.

Penyelidik PBB menuduh Pangeran MBS sebagai dalang utama dari kasus pembunuhan jurnalis kritikus Saudi, Jamal Khashoggi, pada Oktober 2018. Ia juga dituding memberikan lampu hijau atas gelombang penangkapan sejumlah aktivis perempuan Saudi pada 2018.

Kendati demikian, banyak arahan kepemimpinannya telah membawa perubahan dan memberi manfaat bagi perempuan Arab Saudi. Dan, meskipun terlihat kecil, terbukti penting dalam perjalanan mereka menuju kesetaraan.

Berikut 4 bentuk emansipasi terbaru bagi perempuan di Arab Saudi yang tak pernah dirasakan sebelumnya

Perempuan sekarang dapat mengajukan paspor tanpa persetujuan dari wali laki-laki. Mereka juga tidak perlu izin untuk menyeberangi perbatasan Saudi lagi.

Dalam amandemen peraturan Arab Saudi, perempuan berusia 21 tahun dan yang lebih tua diberikan hak yang sama dengan pria dalam hal bepergian. Sebelumnya, perempuan hanya memiliki satu halaman di paspor wali laki-laki mereka.

Peraturan dulu mengatakan bahwa tempat tinggal istri adalah milik suaminya. Tetapi sekarang, peraturan itu hanya berlaku untuk perempuan di bawah umur yang tinggal bersama ayah atau wali mereka.

Namun, hal itu menunjukkan bahwa tak semua perempuan memiliki bentuk emansipasi penuh. Kaum Hawa dalam kelompok usia 21 tahun ke bawah masih tunduk pada sistem perwalian Saudi.

Bill Bostock dari Business Insider menunjukkan bahwa banyak dari 1.000 perempuan Saudi yang melarikan diri–karena klaim mereka yang telah menjadi korban kekerasan di dalam rumah– adalah mereka yang berusia di bawah 21. Berarti bahwa meskipun ada perubahan, mereka masih memerlukan izin wali pria untuk meninggalkan negara itu.

Perubahan hukum juga memungkinkan perempuan mendaftarkan kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian–yang dulu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki.

Perempuan Saudi telah berkampanye untuk hak mengemudi selama bertahun-tahun, dan akhirnya diizinkan untuk berada di belakang kemudi pada 2018.

Banyak perempuan menghabiskan waktu berbulan-bulan mempersiapkan larangan tersebut untuk dicabut dengan mengikuti kursus mengemudi yang dirancang khusus untuk perempuan.

Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia di mana seorang perempuan bisa masuk penjara karena mengemudi.

Sementara banyak yang memuji pergeseran itu, beberapa aktivis yang terlibat dalam kampanye Hak untuk Berkendara tiba-tiba ditangkap dan ditahan tanpa dakwaan pada Mei 2018. Banyak yang kemudian dibebaskan, tetapi sebagian orang masih merasa terancam.

Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka bisa pergi ke tempat pemungutan suara. Meskipun, itu hanya ketiga kalinya negara itu menggelar pemilu, sejak Arab Saudi menjadi negara pada tahun 1932.

Tempat pemungutan suara masih terpisah, tetapi perempuan mengatakan merasa senang bisa memilih.

Tujuh belas perempuan terpilih dalam sebuah pemilihan dewan kota. kerajaan yang dibuat Raja Salman pada Mei 2017 memungkinkan perempuan untuk mengakses layanan pemerintah dan kesehatan tanpa memerlukan persetujuan dari wali laki-laki mereka, yang dulu memiliki wewenang tertinggi atas apa yang dapat dilakukan perempuan di negara itu.

Raja mengusulkan pelonggaran hukum perwalian pria yang ketat dalam waktu tiga bulan sejak dekritnya rilis, tetapi undang-undang perwalian yang lebih umum masih berlaku sampai sekarang –persetujuan laki-laki diperlukan bagi perempuan untuk menikah atau meninggalkan penjara.

Perempuan masih secara teratur menghadapi kesulitan melakukan transaksi, seperti menyewa apartemen dan mengajukan tuntutan hukum, tanpa persetujuan atau kehadiran kerabat laki-laki.

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.