Bikin Bingung Masyarakat, Fakta Soal Penggunaan E-KTP Sebagai Syarat Nyoblos di Pemilu 2019 Masi Simpang Siur

  • Whatsapp

GIRLISME.COM – Masyarakat Indonesia tengah dibingungkan dengan sebuah pesan terusan yang beredar di WhatsApp. Pesan tersebut berisi informasi yang mengatakan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak memiliki C6 dan A5 tetap dapat menggunakan hak pilihnya hanya dengan membawa E-KTP.

Read More

Sayangnya, hingga saat ini kabar tersebut belum diketahui kebenarannya. Sebab, belum ada konfirmasi langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

Hanya saja, yang perlu diketahui adalah yang disahkan MK pada bulan Maret lalu adalah masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP dapat menggunakan surat rekam e-KTP untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Keputusan tersebut merupakan salah satu gugatan tujuh orang yang berasal dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, ahli hukum tata negara Feri Amsari, dan sisanya masyarakat sipil yang juga narapidana yakni Augus Hendy, Murogi Bin Sabar, M Nurul Huda, dan Sutrisno yang dikabulkan MK.

Seperti yang diketahui, aturanĀ e-KTP sebagai identitas resmi dalam pemilu telah tercantum dalam pasal 346 ayat (9) UU Pemilu. Dalam permohonannya, penggugat menginginkan pemilih dapat menggunakan kartu identitas selain e-KTP, seperti Kartu Keluarga, akta lahir, surat nikah, maupun identitas lain untuk memudahkan warga menggunakan hak pilih jika belum memiliki e-KTP.

“Frasa e-KTP dalam pasal 348 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai surat keterangan perekaman e-KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” ucap hakim, Kamis (28/3).

BACA JUGA :  Mau Nikah Sekarang atau Nanti? Mau Nikah atau Nggak? So What? Itu Hak Perempuan Secara Personal! Hargai dan Hormati.

Sehingga, hakim memutus bagi warga yang belum memiliki e-KTP dapat menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sejatinya juga telah diatur dalam Peraturan KPU.

“Dalam hal KTP-el belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el,” tutur hakim MK.

Namun hingga saat ini, masih belum diketahui pasti apakah e-KTP tersebut dapat digunakan bagi masyarakat yang tidak memiliki C6 atau tidak memiliki A5 bagi masyarakat yang pindah memilih.

Ketentuan tersebut masih simpang siur lantar belum adanya pernyataan resmi dari pihak KPU yang bersangkutan. Sehingga belum dapat dipastikan apakah semua masyarkat dapat menggunakan E-KTP sebagai identitas pengganti atau tidak.

Sementara itu, Divisi Teknis KPU Kalimantan Barat, Erwin Irawan mengatakan bahwa masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya meskipun tidak memiliki formulir C6 atau undangan memilih. Erwin juga mengatakan bahwa hal tersebut berlaku juga untuk masyarakat yang tidak mendapatkan A5 tetapi namaya tertera di formulir A4 nama pemilih DPTb.

Sayangnya hal tersebut tidak berlaku di Jawa Timur. KPU Jawa Timur mengatakan bahwa surat keterangan e-KTP tersebut hanya bisa digunakan sebagai pengganti C6 dan tidak berlaku untu pemilih pindah. Komisioner KPU Jatim, Nurul Amalia, mengatakan bahwa pemilih pindah harus tetap membawa A5 atau formulir pindah, dan itu bersifat wajib. Apabila tidak dibawa maka yang bersangkutan harus memebrikan suaranya di tempat asal.

Related posts